0
0
Payakumbuh — Sabtu pagi pada 21 Maret 2026 di Masjid Baitussalam, Kelurahan Kapalo Koto Dibalai, tidak hanya dipenuhi oleh aroma parfum lebaran dan gema takbir yang syahdu. Kehadiran Ketua DPRD Kota Payakumbuh, Wirman Putra, di tengah ratusan jamaah seolah membawa “oleh-oleh” khusus bagi warga, yaitu sebuah komitmen politik untuk mengawal setiap rupiah dalam APBD agar benar-benar mendarat di dapur rakyat.
Dalam suasana Idul Fitri 1447 Hijriah yang penuh kehangatan, ia menegaskan bahwa kemenangan spiritual setelah sebulan berpuasa harus berlanjut menjadi kemenangan sosial melalui pengawasan anggaran yang ketat dan transparan.
Ia menyadari bahwa di balik jabat tangan dan ucapan maaf lahir batin, masyarakat menaruh harapan besar pada fungsi kontrol yang melekat di pundak lembaga legislatif. Di hadapan para tokoh masyarakat, alim ulama, dan ninik mamak, Wirman menekankan bahwa fitrah kepemimpinan yang jujur adalah mutlak, terutama dalam memastikan alokasi anggaran daerah tidak hanya habis untuk seremoni atau proyek yang jauh dari kebutuhan dasar warga.
Ia berjanji bahwa gedung DPRD akan tetap menjadi benteng pengawasan yang kokoh agar pembangunan di Payakumbuh tetap berjalan di rel yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
Sinergi yang ia suarakan di serambi masjid pagi itu bukan sekadar basa-basi lebaran, melainkan ajakan terbuka bagi warga untuk ikut “melototi” jalannya roda pemerintahan. Wirman berharap masyarakat tidak sungkan untuk terus kritis dan memberikan masukan karena menurutnya pengawasan terbaik adalah yang datang langsung dari mata dan telinga rakyat yang merasakan dampak pembangunan.
Ia meyakini bahwa kemajuan kota hanya bisa terwujud jika ada transparansi penuh dari pihak eksekutif yang diimbangi dengan kontrol sosial yang berani dan cerdas dari warga sebagai pemilik sah kedaulatan anggaran.
Usai pelaksanaan salat, suasana mencair saat Wirman membaur dan berbincang akrab dengan jamaah tanpa sekat protokoler yang kaku. Di sela-sela obrolan santai mengenai menu lebaran, ia menyelipkan pesan bahwa keterbukaan informasi publik adalah harga mati untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Wirman mengingatkan bahwa suasana damai dan harmonis hari raya harus menjadi modal utama untuk menjaga integritas daerah dalam jangka panjang.
“Amal ibadah Ramadan harus membekas dalam bentuk pelayanan publik yang akuntabel, di mana janji untuk mengawal APBD sampai tuntas tetap terjaga meski euforia lebaran telah usai,” pungkasnya. (Bayu)
