0
0
PADANG PANJANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Panjang akhirnya menyampaikan sejumlah rekomendasi kritis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Tahun Anggaran 2025. Hasil pembahasan ini dibacakan dalam Rapat Paripurna, Senin (20/04/2026), menjadi cerminan harapan besar masyarakat akan perubahan yang nyata.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Imbral, SE, didampingi para wakil ketua dan anggota ini, dihadiri oleh Walikota Hendri Arnis, jajaran Forkopimda, serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Suasana rapat terasa penuh tanggung jawab, mengingat rekomendasi ini menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari infrastruktur, ekonomi, hingga perlindungan anak.
Dalam pembacaannya yang disampaikan oleh Hendra Saputra, SH, DPRD menyoroti sejumlah persoalan mendesak yang harus segera ditindaklanjuti oleh eksekutif.
Gedung Kerja Memprihatinkan, Diminta Segera Dibangun
Legislator menilai, kenyamanan aparatur adalah kunci pelayanan prima. Namun kenyataannya, kondisi sejumlah kantor dinas dan kelurahan dinilai sangat memprihatinkan.
“Pembangunan sarana prasarana bukan sekadar gaya-gayaan, tapi untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan publik. Kami meminta agar segera dibangun fasilitas yang layak bagi Kantor Lurah Koto Katiak, serta kantor untuk BPBD, Kesbangpol, Satpol PP Damkar, hingga Dinas PUPR dan PerkimLH,” tegasnya.
DPRD juga menekankan pentingnya pemisahan struktur organisasi antara BPBD dengan Kesbangpol, serta Satpol PP dengan Damkar, agar masing-masing bisa lebih fokus menangani tugas spesifiknya tanpa tumpang tindih.
Banjir, Sampah, dan Lalu Lintas: Masalah Rakyat yang Tak Boleh Didiamkan
Kepada Dinas PUPR, DPRD mendesak solusi cepat untuk masalah banjir yang kerap melanda Kelurahan Balai-Balai dan Pasar Baru. Tidak hanya itu, persoalan tumpukan sampah juga menjadi perhatian serius. Pengelolaan bank sampah dinilai perlu didorong dengan pelatihan dan kerja sama dengan pihak swasta, termasuk evaluasi kinerja petugas kebersihan di tingkat kelurahan.
Di sektor transportasi, kebijakan one way yang diterapkan dinilai belum efektif. Data menunjukkan sekitar 35 persen pengendara masih melanggar aturan, baik parkir sembarangan maupun menerobos jalur. DPRD meminta Dinas Perhubungan mengevaluasi ulang dan membuat rekayasa lalu lintas yang benar-benar membuat pasar menjadi aman, nyaman, dan ramai, bukan justru memicu kemacetan.
Hajat Hidup Pedagang: Piutang Rp17 Miliar dan Penataan Pasar
Salah satu poin yang paling menyentuh sisi kemanusiaan adalah nasib para pedagang. DPRD mencatat, piutang retribusi pasar pusat mencapai angka fantastis, sekitar Rp17 miliar, akibat tunggakan sewa kios yang berlangsung berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun.
“Pasar adalah jantung ekonomi kota. Kami tidak ingin pedagang dirugikan, namun negara juga harus dilindungi. Pemerintah daerah harus mencari formula terbaik agar tunggakan ini bisa terselesaikan tanpa mematikan usaha mereka,” ujarnya.
Selain itu, penataan pasar kuliner juga diminta diperbaiki. Ukuran lapak yang tidak seragam dan tata letak yang berantakan harus segera ditata agar terlihat rapi dan layak dikunjungi.
Perlindungan Anak: Stop Bullying, Perlu SOP Tegas
Tidak hanya soal fisik dan ekonomi, DPRD juga prihatin melihat penanganan kasus bullying, kekerasan, dan pelecehan anak yang dinilai masih lemah dan tidak terstruktur.
“Kami menilai ini sangat serius. Dibutuhkan SOP penanganan yang terpadu lintas OPD. Tahun 2026 ini, Perda Kota Layak Anak harus benar-benar tuntas diselesaikan sebagai payung hukum melindungi masa depan generasi kita,” tegasnya.
Di akhir pembacaan rekomendasi, DPRD juga meminta pengawasan ketat dari Inspektorat dan Bagian Hukum terkait penggunaan dana Transfer Ke Daerah (TKD), serta mendesak prioritas anggaran untuk akreditasi UPTD Laboratorium Lingkungan agar pengujian sampel bisa berjalan maksimal.
Rekomendasi ini menjadi mandat bagi Pemerintah Kota Padang Panjang untuk bekerja lebih keras, lebih cepat, dan lebih berpihak kepada rakyat. (P)
