0
0
Payakumbuh — Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, menegaskan bahwa percepatan penyelesaian persoalan layanan dasar masyarakat merupakan prioritas utama pemerintah daerah. Ia menginstruksikan seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bekerja proaktif guna memastikan tidak ada lagi keluhan yang muncul dari warga.
Hal tersebut disampaikan Zulmaeta dalam dialog kinerja penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan evaluasi kinerja triwulan I tahun 2026 di Aula Josrizal Zain, Senin (06/04/2026).
Dalam arahannya, Zulmaeta menyoroti masalah kebersihan lingkungan, terutama pengelolaan sampah, sebagai hal krusial yang harus diselesaikan setiap hari. Ia menegaskan bahwa sebelum masyarakat beraktivitas, sampah harus sudah terangkut semua agar tidak menimbulkan keluhan.
Selain sampah, kondisi infrastruktur seperti jalan, irigasi, dan drainase juga menjadi sorotan utama. Zulmaeta meminta jajarannya bergerak cepat melakukan perbaikan tanpa harus menunggu laporan atau protes dari masyarakat. Ia berkomitmen untuk mengecek langsung ke lapangan demi memastikan kenyamanan masyarakat terjaga melalui penanganan infrastruktur yang responsif.
Komitmen pelayanan publik ini juga mencakup peningkatan kualitas hunian. Zulmaeta menargetkan selama masa jabatannya, tidak ada lagi rumah tidak layak huni di Payakumbuh. Di sektor ekonomi, percepatan pembangunan pasar juga terus didorong, termasuk revitalisasi Pasar Tradisional Ibuh Barat dan pembongkaran Pasar Blok Barat yang akan segera dilakukan.
Zulmaeta menegaskan pentingnya evaluasi berkala agar target kinerja tidak menumpuk di akhir tahun. Ia mengibaratkan ASN sebagai mesin pembangunan yang harus berjalan baik agar tujuan organisasi tercapai melalui komitmen, inovasi, dan kolaborasi.
Senada dengan hal tersebut, Wakil Wali Kota Elzadaswarman mengingatkan pentingnya sinkronisasi antar-instansi. Menurutnya, keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada koordinasi yang kuat dengan prinsip “catat yang dikerjakan dan kerjakan yang dicatat.”
Sekda Kota Payakumbuh, Rida Ananda, menjelaskan bahwa dialog kinerja ini diikuti oleh 31 kepala perangkat daerah. Evaluasi capaian kinerja triwulan I ini ditargetkan rampung paling lambat pada 15 April 2026 sebagai landasan untuk menyelaraskan ekspektasi pimpinan dengan kinerja di lapangan serta mencari solusi atas kendala yang dihadapi. (Bayu)
