0
0
PADANG — Kasus dugaan penganiayaan terhadap Nenek Saudah (67), warga Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman, akhirnya mengguncang perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Di tengah sorotan publik dan kemarahan masyarakat, Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Rusaimy, turun langsung menemui Kapolda Sumatera Barat dan mendesak agar para pelaku segera ditangkap tanpa pandang bulu.
Dengan nada tegas, Vasko menyampaikan keprihatinannya atas nasib perempuan lansia yang diduga menjadi korban kekerasan tersebut.
“Terkait Nenek Saudah kemarin, tolong segera dieksekusi, Pak. Siapa pun bekingannya, tangkap. Kita lawan. Ini terlalu kurang ajar,” tegas Vasko saat bertemu Kapolda Sumbar, Senin (5/12/2025).
Desakan tersebut langsung direspons Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Gatot Tri Suryanta. Ia menyatakan tidak akan mentolerir tindak kekerasan, terlebih terhadap warga lanjut usia. Kapolda mengaku telah memerintahkan jajarannya untuk menangani kasus ini secara serius dan cepat.
Di hadapan Wakil Gubernur, Kapolda bahkan langsung menghubungi Kapolres Pasaman, AKBP Muhammad Agus Hidayat, guna memastikan progres penanganan perkara. Dalam sambungan telepon itu, Kapolres melaporkan bahwa penyelidikan telah berjalan dan langkah awal sudah dilakukan.
“Siap, Jenderal. Kami sudah melakukan olah TKP dan meminta keterangan dari korban. Ada enam orang nama yang muncul sebagai terduga pelaku, dan korban sudah divisum,” ujar Kapolres Pasaman.
Mendengar laporan tersebut, Kapolda Sumatera Barat langsung mengeluarkan perintah tegas.
“Hari ini, kalau bisa, langsung tangkap pelaku,” instruksinya.
Kasus dugaan penganiayaan ini sebelumnya mencuat setelah keterangan keluarga korban viral di media sosial. Peristiwa memilukan itu disebut terjadi pada Kamis malam, 1 Januari 2026, di wilayah Sibinai, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman. Sejak saat itu, gelombang kecaman mengalir deras dari masyarakat yang menuntut keadilan bagi Nenek Saudah.
Kini, publik menanti langkah nyata aparat penegak hukum. Tangis seorang nenek di pelosok Pasaman telah bergema hingga ke meja pimpinan kepolisian daerah sebuah ujian bagi komitmen negara dalam melindungi warga paling rentan. (P)
