0
0
Payakumbuh – Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat guna mempercepat penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) di Kota Payakumbuh. Pada tahun 2026, Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh resmi mengucurkan bantuan bedah rumah untuk 100 unit RTLH sebagai langkah nyata meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah.
Dari total 100 unit rumah yang dibedah, sebanyak 25 unit dibiayai langsung melalui APBD Kota Payakumbuh. Sementara itu, 75 unit sisanya bersumber dari dukungan dana tambahan Transfer ke Daerah (TKD) 2026 yang dikucurkan oleh pemerintah pusat.
Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, menyerahkan secara langsung bantuan peningkatan kualitas RTLH kepada 75 penerima manfaat yang tersebar di lima kecamatan. Penyerahan bantuan berlangsung di Gedung Pelatihan Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kelurahan Ibuh, Selasa (11/8/2026).
Zulmaeta menegaskan bahwa masuknya dukungan TKD dari pusat menjadi bukti kuatnya kolaborasi lintas level pemerintah dalam menangani masalah pemukiman.
”Rumah bukan sekadar bangunan tempat berteduh, tetapi tempat tumbuhnya keluarga dan fondasi masyarakat yang sejahtera. Dukungan TKD ini menunjukkan sinergi nyata pemerintah pusat dan daerah. Saya berharap bantuan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kualitas hidup para penerima manfaat,” ujar Zulmaeta.
Tantangan Backlog dan Kemandirian Bantuan
Langkah kolaboratif ini didasari oleh pemutakhiran data 2026 yang mencatat dari 36.845 unit rumah di Payakumbuh, sebanyak 847 unit masih berkategori RTLH, serta terdapat angka backlog perumahan mencapai 9.578 unit. Data inilah yang menjadi basis Pemko Payakumbuh dalam mengarahkan alokasi anggaran agar tepat sasaran.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Kota Payakumbuh, Marta Minanda, menjelaskan bahwa program Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS) ini dirancang untuk mendorong peran aktif masyarakat.
”Bantuan ini tidak hanya memperbaiki fisik rumah, tetapi juga memicu keswadayaan penerima manfaat dalam proses pembangunannya. Ini bagian dari strategi pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas permukiman,” kata Marta.
Marta menambahkan, nilai stimulan pada tahun 2026 mengalami peningkatan signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Saat ini, nilai bantuan mencapai Rp60 juta untuk pembangunan baru dan Rp35 juta untuk peningkatan kualitas rumah—meningkat jauh dari nominal awal sebesar Rp10 juta pada 2017 lalu.
Sejak 2017 hingga 2025, Pemko Payakumbuh tercatat telah menangani 1.814 unit RTLH melalui skema pendanaan gotong royong yang melibatkan APBN, APBD, Baznas, hingga program CSR perusahaan. Ke depan, Pemko berkomitmen terus memperluas kemitraan guna menuntaskan sisa RTLH di wilayahnya. (Bayu)
