Padang, zonamerah.co — Senator RI asal Sumatera Barat, H. Jelita Donal, Lc., mendesak tiga gubernur—Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar)—untuk segera mengusulkan kepada pemerintah pusat agar musibah banjir dan longsor yang melanda wilayah mereka ditetapkan sebagai bencana nasional.
Hingga kini, pemerintah pusat belum memberikan status bencana nasional terhadap tiga provinsi yang terdampak berat oleh banjir dan longsor tersebut. Padahal, menurut Jelita Donal, kerusakan yang terjadi sudah berada di luar kemampuan daerah untuk menanganinya secara mandiri.
Untuk itu, ia meminta ketiga gubernur bersikap kompak dengan membuat surat pernyataan resmi kepada pemerintah pusat bahwa daerah mereka tidak sanggup mengatasi dampak bencana berskala besar tersebut.
“Gubernur Aceh, Sumut, dan Sumbar harus menyatakan ketidaksanggupan mengatasi masalah ini kepada pemerintah pusat. Infrastruktur jalan dan jembatan hancur, pemukiman warga hanyut, lahan pertanian tertimbun longsor, hingga ternak yang ikut hilang. Belum lagi korban jiwa. Pemulihan kerusakan ini harus menjadi perhatian pusat,” ujar Jelita Donal saat menyerahkan paket sembako kepada korban bencana di kawasan Kuranji, Padang, Rabu (3/12/2025).
Ia menjelaskan, putusnya jembatan dan tertimbunnya badan jalan berdampak langsung terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat, sehingga memperburuk kondisi sosial ekonomi warga terdampak.
Menurut Wakil Ketua Komite III DPD RI tersebut, skala musibah ini sudah layak dikategorikan sebagai bencana nasional dan harus ditangani secara cepat dan menyeluruh. Ia juga mengkhawatirkan potensi terulangnya bencana serupa di musim hujan berikutnya apabila penanganan tidak dilakukan secara serius.
Jelita Donal turut menyoroti kebijakan pemerintah pusat terkait izin tambang dan penebangan hutan yang dinilainya menjadi salah satu pemicu kerusakan lingkungan.
“Sudah saatnya rakyat mengevaluasi kebijakan pemerintah pusat, terutama soal izin tambang dan izin penebangan hutan. Bencana ini terjadi akibat kerusakan lingkungan yang disentralisasi di pusat. Saya sebagai senator Sumatera Barat meminta agar izin tersebut dikembalikan ke daerah, karena kami yang menerima dampaknya,” tegasnya.
(Charles Nasution)
