SUMBAR — Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sumatera Barat bersama PWI Aceh menggelar Pelatihan Jurnalistik atau Pra-Uji Kompetensi Wartawan (UKW) secara daring pada Senin, 24 November 2025. Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 08.00 hingga 12.00 WIB itu mengangkat tema “Kode Etik Jurnalistik dan Hukum Pers sebagai Panduan Dasar Profesi Wartawan Indonesia”.
Pelatihan ini digelar sebagai bagian dari persiapan menghadapi UKW tahun 2025, sesuai dengan Peraturan Dewan Pers Nomor 3/11/2023 tentang Standar Kompetensi Wartawan (SKW). Melalui pra-UKW, peserta diharapkan memahami prinsip-prinsip etika, meningkatkan keterampilan teknis, serta menguatkan wawasan jurnalistik yang menjadi fondasi pers profesional.
PWI menegaskan bahwa wartawan yang kompeten memegang peran penting dalam menjaga fungsi pers sebagai pencerah publik, alat kontrol sosial, dan pilar check and balance dalam demokrasi.
PWI Pusat Usulkan Program Fellowship Bagi Wartawan Berkompeten
Direktur UKW PWI Pusat periode 2025–2030, Aat Surya Safaat, yang menjadi narasumber dalam kegiatan ini, menyampaikan kabar penting mengenai upaya peningkatan kesejahteraan dan kompetensi wartawan ke depan.
Ia mengungkapkan bahwa PWI Pusat telah mengusulkan Program Fellowship Jurnalisme Indonesia Emas kepada Kementerian PPN/Bappenas untuk mulai dilaksanakan pada tahun 2026.
Program nasional tersebut dirancang untuk memberikan insentif bulanan kepada wartawan berkompeten selama satu tahun penuh, sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi wartawan dalam menyampaikan informasi dan mencerdaskan bangsa.
“Wartawan sudah bekerja, menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk bangsa dan tanah air. Karena itu kita mengusulkan adanya fellowship dengan pemberian insentif setiap bulan,” ujar jurnalis senior LKBN Antara tersebut.
Usulan Anggaran Capai Rp307 Miliar
Sebagaimana diberitakan berbagai media nasional, usulan itu sebelumnya disampaikan oleh Sekjen PWI Pusat Zulmansyah Sakedang saat penutupan UKW Angkatan XXXVI PWI Lampung, pada Kamis (20/11/2025).
Zulmansyah menyebut, PWI telah bertemu langsung dengan Kepala Bappenas untuk membahas skema program tersebut. Total anggaran yang diajukan mencapai Rp307 miliar.
“Harapannya, setiap wartawan peserta program bisa menerima insentif sebesar Rp1,6 juta per bulan selama satu tahun. Mohon doa bersama, semoga program ini bisa terwujud,” ungkapnya.
Namun ia mengakui, besarnya anggaran membuat pemerintah perlu melakukan kajian lanjutan. Menteri PPN/Kepala Bappenas juga disebut menyampaikan bahwa negara tengah melakukan efisiensi, sehingga usulan tersebut masih membutuhkan pembahasan lintas kementerian.” (Husnal)
