0
0
Payakumbuh – Pemerintah Kota Payakumbuh terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih demi mempertahankan predikat sebagai salah satu Kabupaten atau Kota Ber-Aksi yang berarti Berani Berantas Korupsi. Langkah ini dikawal langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia melalui agenda Monitoring Implementasi Indikator Kota Ber-Aksi di Aula Josrizal Zain, Balai Kota Payakumbuh, Selasa, 7 Juli 2026.
Kegiatan yang dibuka oleh Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta ini merupakan bagian dari program strategis Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengevaluasi daerah percontohan, sekaligus menutup celah potensi penyimpangan di lingkungan pemerintah daerah.
Zulmaeta menegaskan bahwa predikat Kota Ber-Aksi yang diraih sejak Desember 2024 bukan sekadar penghargaan, melainkan amanah. Pemerintah Kota Payakumbuh bertekad memastikan tidak ada ruang bagi praktik pungutan liar, gratifikasi, maupun bentuk penyimpangan lainnya.
Untuk menjaga status zona antikorupsi tersebut, Pemerintah Kota Payakumbuh melakukan pengawasan ketat dan peningkatan pelayanan melalui Mal Pelayanan Publik guna meminimalkan potensi pungli. Di sisi lain, Inspektorat Daerah memaksimalkan fungsi audit investigasi dan probity audit pada program strategis. Partisipasi publik juga diperkuat melalui Posko Saber Pungli, Unit Pengendalian Gratifikasi, Whistle Blower System, dan SP4N-LAPOR.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Rida Ananda memaparkan capaian riil di hadapan tim monitoring. Berdasarkan data terbaru, hasil Survei Penilaian Integritas Tahun 2025 Kota Payakumbuh berhasil menyentuh skor 76,55, berada di atas rata-rata nasional yang bertengger di angka 73,32.
Rida menjelaskan bahwa evaluasi ini mencakup enam aspek penilaian, mulai dari penguatan fungsi pengawasan, internalisasi budaya kerja antikorupsi, hingga pelestarian kearifan lokal yang sarat nilai-nilai integritas. Menurutnya, penghargaan sebagai Kota Percontohan Antikorupsi ini harus dijaga bersama dengan penuh tanggung jawab agar predikat tersebut dapat terus dipertahankan.
Acara monitoring ini juga dihadiri oleh Wakil Wali Kota Elzadaswarman, jajaran Asisten, Staf Ahli, kepala perangkat daerah, serta jajaran Direksi Badan Usaha Milik Daerah Kota Payakumbuh yang berkomitmen penuh mewujudkan birokrasi yang bersih dan berpihak pada masyarakat. (Bayu)
