0
0
Limapuluh Kota, – Di bawah rimbunnya dedaunan gambir yang menghijau, kegelisahan petani akan harga yang sering terjun bebas perlahan mulai menemukan jawaban. Pemerintah kini tengah merajut skema baru bernama hilirisasi yang disiapkan pemerintah sebagai janji fajar baru bagi komoditas unggulan nasional. Sebuah langkah yang sempat dicurigai sebagai ‘raksasa’ monopoli, namun nyatanya hadir sebagai ‘payung’ yang siap menampung tetesan keringat petani dengan harga yang lebih bermartabat.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Distanhortbun) Kabupaten Limapuluh Kota, Witra Porsepwandi kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (4/2/2026). Menurutnya, langkah strategis ini dirancang bukan untuk menciptakan monopoli atau penguasaan usaha, melainkan sebagai perisai bagi petani di tengah ketidakpastian pasar global.
“Munculnya berbagai narasi di media sosial yang menilai keterlibatan Pemerintah dan BUMN sebagai bentuk penguasaan usaha rakyat segera ditepis dengan klarifikasi tegas. Pemerintah memastikan bahwa peran BUMN dalam program ini adalah sebagai pengelola fasilitas hilirisasi, penjamin pembelian atau offtaker, serta penguat pembiayaan. Produksi gambir tetap berada sepenuhnya di tangan masyarakat sebagai pelaku utama sektor hulu, sementara pemerintah hadir untuk menjamin bahwa hasil panen rakyat terserap dengan nilai tambah yang lebih tinggi tanpa mengambil alih kebun mereka,” ujarnya.
Terkait kekhawatiran mengenai pembukaan lahan besar-besaran, Witra menegaskan, hal tersebut tidak masuk dalam skema program. Kebijakan di sektor hulu tetap fokus pada peremajaan tanaman dan peningkatan produktivitas melalui bantuan bibit unggul serta perbaikan teknik budidaya. Pendekatan ini dinilai jauh lebih tepat untuk menjaga keseimbangan produksi karena ekspansi lahan tanpa kendali justru berisiko menyebabkan kelebihan pasokan yang dapat menjatuhkan harga di tingkat petani.
Berdasarkan kajian akademik dari Universitas Andalas, fasilitas hilirisasi yang direncanakan memiliki fungsi strategis untuk menampung produksi masyarakat dengan harga yang layak. BUMN akan melakukan sortasi mutu serta pemurnian terhadap gambir berkualitas rendah agar nilai jualnya kembali meningkat. Dengan sistem ini, stabilitas harga dapat terjaga sehingga petani tidak lagi menjadi pihak yang paling dirugikan saat pasar bergejolak.
Lebih jauh lagi, program hilirisasi ini diarahkan untuk menghasilkan produk turunan bernilai tinggi seperti catechin untuk kebutuhan farmasi, tanin untuk industri kulit, hingga bahan baku kosmetik.
“Pengolahan lanjutan ini diharapkan mampu meningkatkan nilai ekonomi gambir secara signifikan dibandingkan hanya menjual bahan mentah. Melalui desain kebijakan yang matang, pemerintah mengajak semua pihak untuk memahami bahwa hilirisasi adalah langkah nyata dalam melindungi petani, menjamin pasar, dan menciptakan masa depan gambir yang lebih bermartabat,” pungkas Witra. (Bayu)
