PADANG PANJANG — Kejaksaan Negeri (Kejari) Padang Panjang akhirnya menahan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang Panjang berinisial WK (51), Senin (14/9/2026). Penahanan ini menjadi langkah tegas penegak hukum dalam mengungkap dugaan penyimpangan yang merugikan keuangan daerah pada proyek strategis tahun anggaran 2024.
Bersama WK, turut ditahan FA (41), Direktur CV Nafla Konsulting selaku konsultan pengawas. Keduanya telah menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum dimasukkan ke tempat tahanan untuk jangka waktu paling lama 20 hari, sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Sementara itu, tersangka ketiga yakni HG (45), Direktur CV Saguri Indah Karya selaku pelaksana pekerjaan, belum dapat diamankan. HG tidak memenuhi panggilan penyidik dengan alasan kesehatan. Pihak kejaksaan menegaskan tidak akan berhenti di sini dan akan kembali menjadwalkan kehadirannya.
“Apabila panggilan pertama dan kedua tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, kami akan melaksanakan penjemputan secara paksa,” tegas Kepala Kejari Padang Panjang, Adhy Setyo Prabowo, didampingi Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Muhammad Al Asyhari serta Kepala Seksi Intelijen M.Abby Habibullah, dalam keterangan pers di Aula Kejari Padang Panjang.
Proyek Miliaran Rupiah Tak Sesuai Harapan Kasus ini bermula dari Proyek Rekonstruksi Jalan Pasar Sayur Bukit Surungan yang dibebani biaya sebesar Rp1.669.970.078,81, bersumber sepenuhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2024.
Namun, harapan masyarakat akan jalan yang kokoh dan berkualitas ternyata berbanding terbalik dengan kenyataan di lapangan. Penyelidikan yang digelar sejak 6 Juli 2026 mengungkap fakta yang mengecewakan, terdapat ketidaksesuaian mencolok antara nilai yang tercantum dalam dokumen perencanaan dengan kondisi fisik yang sesungguhnya terpasang.
Hasil penelusuran mendalam dibantu pemeriksaan ahli konstruksi mengungkapkan adanya selisih nilai yang cukup besar, diperkirakan mencapai sekitar Rp300 juta. Angka inilah yang menjadi bukti kuat indikasi penyimpangan pengelolaan keuangan di tengah pembangunan yang mestinya melayani kepentingan warga.
“Penyidik telah mengumpulkan alat bukti yang sah dan meyakinkan melalui pemeriksaan saksis, mendatangi lokasi kejadian, hingga menyita dokumen-dokumen penting pembuktian. Sebelumnya juga telah dilakukan gelar perkara untuk mematangkan arah penanganan,” jelas Adhy.
Komitmen Penegakan Hukum Tanpa Tawar menawar hingga saat ini, proses penyidikan masih berjalan terus dengan ketelitian tinggi dan berkoordinasi erat dengan jajaran penuntut umum. Ketika berkas dinyatakan lengkap dan sempurna, perkara ini akan segera dilimpahkan untuk diperiksa dan diputus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Padang.
Pihak Kejari menegaskan mengedepankan asas praduga tak bersalah dan penghormatan terhadap hak-hak pembelaan diri tersangka, dan berjanji tidak akan melonggar dalam membongkar kebenaran di balik kerugian aset rakyat ini. Langkah hukum ini diharapkan menjadi jawaban nyata atas kecemasan warga akan pelayanan publik yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan. (CN/Put)
