0
0
Limapuluh Kota – Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera terus memegang peran kunci dalam mengawal pemulihan wilayah terdampak di Provinsi Sumatera Barat. Dukungan pendanaan jumbo senilai puluhan miliar rupiah kini mulai digelontorkan untuk memacu percepatan pembangunan infrastruktur hingga pemulihan ekonomi masyarakat di Kabupaten Limapuluh Kota.
Kepastian tersebut ditegaskan dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev), Kamis (30/7/2026) yang dipimpin langsung oleh Brigjen Pol. Yopie Indra Sepang, S.I.K., M.Si., bersama unsur BNPB, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Satgas PRR. Rapat koordinasi yang dihadiri jajaran Pemkab Limapuluh Kota dan instansi terkait ini menjadi langkah krusial untuk memastikan setiap rupiah alokasi dana bekerja optimal sekaligus mengurai hambatan di lapangan.
Bupati Limapuluh Kota, Safni, menyampaikan apresiasi mendalam atas pengawalan ketat dan komitmen pusat. Ia menegaskan bahwa kucuran dana dan pendampingan dari Satgas PRR menjadi angin segar yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk bangkit kembali.
”Kami sangat bersyukur dan menyambut baik dukungan penuh dari Satgas PRR serta kementerian terkait. Kucuran dana ini adalah stimulus penting bagi Kabupaten Limapuluh Kota. Kami di daerah berkomitmen penuh untuk mengawal seluruh program ini agar tepat sasaran, cepat selesai, dan manfaatnya langsung dirasakan oleh warga yang terdampak,” ujar Bupati Safni.
Berdasarkan hasil evaluasi terbaru, realisasi Tambahan Transfer ke Daerah (TKD) telah menyerap anggaran sebesar Rp22,03 miliar dari total alokasi Rp135,63 miliar. Dana tersebut disalurkan secara bertahap untuk membiayai sejumlah proyek strategis yang saat ini tengah bergerak, mulai dari tahap pelaksanaan, pengadaan, perencanaan, reviu APIP, hingga survei penanganan.
Guna memaksimalkan kucuran dana tersebut, Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota bersama Satgas PRR terus mengintensifkan sinkronisasi usulan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR). Langkah ini diambil agar penganggaran tepat sasaran dan tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan dengan program pemerintah pusat.
Penggelontoran dana dan pengawalan ketat Satgas PRR mulai membuahkan hasil nyata di berbagai sektor vital. Pada sektor ekonomi, seluruh kolam budidaya perikanan warga yang sempat lumpuh kini telah kembali beroperasi penuh. Pemkab juga tengah mengawal usulan bantuan sosial bagi 99 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) serta Jaminan Hidup (Jadup) untuk 263 jiwa ke Kementerian Sosial.
Di bidang infrastruktur, akses Jalan Kabupaten di Kecamatan Guguak yang amblas akibat gerusan Sungai Batang Sinamar dipastikan segera ditangani melalui kolaborasi dana TKD Kabupaten dan Hibah RR BNPB. Sementara itu, Jalan Provinsi ruas Gunuang Omeh menuju Kabupaten Pasaman ditangani langsung oleh Pemprov Sumbar.
Progres signifikan juga terlihat pada pembangunan hunian dan fasilitas publik. Lahan relokasi SDN 04 Nagari Koto Tinggi kini masuk tahap pemadatan. Di saat bersamaan, lahan Hunian Tetap (Huntap) Terpadu di Kecamatan Gunuang Omeh telah siap bangun pasca-sertifikasi. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) berkomitmen membangun 204 unit Huntap dengan target tuntas pada tahun 2026.
Satgas PRR menegaskan bahwa percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi memerlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan. Melalui komitmen anggaran yang kuat dan pengawalan yang bersinergi, proses pemulihan di Kabupaten Limapuluh Kota optimistis berjalan lebih cepat, tepat sasaran, serta mampu mengembalikan roda kehidupan masyarakat secara berkelanjutan. (Bayu)
