Payakumbuh — Ketua DPRD Kota Payakumbuh Wirman Putra menegaskan bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 harus responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kota pada Senin (30/03/2026). Ia menekankan bahwa rakyat lebih membutuhkan bukti nyata seperti jalan yang mulus dan lapangan pekerjaan daripada sekadar dokumen administratif yang indah di atas kertas.
Dalam forum tersebut Wirman mengapresiasi pelaksanaan Musrenbang dari tingkat kelurahan hingga kota sebagai langkah penting merumuskan arah pembangunan yang partisipatif. Namun ia memberikan catatan keras agar aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui reses dan rapat dengar pendapat benar-benar diakomodasi sejak awal proses perencanaan.
Beberapa isu strategis yang menjadi sorotan utama DPRD antara lain perbaikan infrastruktur jalan dan drainase serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Selain itu Wirman menyoroti persoalan ekonomi masyarakat yang mendesak seperti keterbatasan lapangan kerja dan rendahnya keterampilan tenaga kerja serta belum optimalnya pengembangan UMKM di Kota Payakumbuh.
Persoalan lingkungan khususnya pengelolaan sampah serta keterbatasan sarana pelayanan publik juga menjadi perhatian serius dalam perencanaan pembangunan kali ini. Seluruh aspirasi tersebut telah dirangkum dalam Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD dan didorong agar tidak hanya menjadi catatan semata tetapi diterjemahkan ke dalam program prioritas dan kebijakan anggaran daerah yang nyata.
Wirman menilai tema RKPD 2027 tentang transformasi sosial ekonomi yang inklusif sudah relevan namun harus tetap disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah. Ia berharap dokumen tersebut menjadi panduan yang realistis dan terukur serta selaras dengan kebijakan provinsi maupun nasional.
Pada akhir penyampaiannya Wirman menekankan pentingnya efisiensi belanja serta penguatan belanja publik agar pembangunan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Setiap rencana yang disusun benar-benar hadir menjawab kebutuhan warga dan menjadi bukti nyata bahwa negara hadir di tengah kehidupan masyarakat bukan sekadar menjadi angka-angka statistik,” pungkasnya. (Bayu)
