0
0
Payakumbuh — Pemerintah Kota Payakumbuh memberikan perhatian serius terhadap kualitas pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) lintas sektor yang digelar di Ruang Pertemuan Ampangan baru-baru ini, Pemko menegaskan bahwa seluruh Satuan Pelayanan Pemakanan Bergizi (SPPG) diwajibkan segera mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Yasrizal yang memimpin rakor tersebut mendorong percepatan pemenuhan persyaratan kelayakan bagi SPPG yang masih dalam tahap proses administrasi. Hal ini menjadi prioritas utama agar setiap makanan yang didistribusikan kepada peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita benar-benar terjamin mutu serta kebersihannya.
Selain pemenuhan dokumen SLHS, pemerintah kota juga menekankan pentingnya penggunaan bahan pangan lokal dalam operasional program ini. Penggunaan bahan baku dari petani dan UMKM lokal dinilai mampu menjamin kesegaran bahan makanan sekaligus memberikan dampak positif bagi perputaran ekonomi di Kota Payakumbuh.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Edvidel Arda menyatakan komitmennya untuk mendukung penuh dari sisi rantai pasok. Pihaknya memastikan bahwa ketersediaan distribusi bahan pangan lokal akan terus dipantau guna menunjang keberlanjutan program yang menyasar puluhan ribu warga tersebut.
Sejauh ini perkembangan program MBG di Payakumbuh menunjukkan progres yang signifikan. Dari total 32 SPPG yang terdaftar, sebanyak 23 di antaranya telah aktif beroperasi dan menjangkau sekitar 58.000 jiwa. Angka tersebut mencerminkan capaian sebesar 93,5 persen dari total target keseluruhan yang ditetapkan sebanyak 62.000 jiwa.
Pemko Payakumbuh optimis target tersebut dapat segera tercapai sepenuhnya seiring dengan percepatan persyaratan teknis dan operasional pada SPPG yang tersisa. Seluruh proses dan kesepakatan dalam koordinasi ini nantinya dilaporkan secara resmi ke tingkat pusat sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah.
Pertemuan strategis ini dihadiri oleh jajaran kepala OPD terkait mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, hingga Dinas Koperasi dan UMKM. Hadir pula para ketua yayasan serta kepala SPPG se-Kota Payakumbuh yang bertanggung jawab langsung atas implementasi standar mutu di lapangan. (Bayu)
