0
0
Payakumbuh — DPRD Kota Payakumbuh berkomitmen mengawal secara ketat pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027. Langkah ini dilakukan demi memastikan setiap rupiah dalam alokasi anggaran daerah benar-benar tepat sasaran dan menjawab kebutuhan mendasar masyarakat.
Hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Payakumbuh, Erlindawati, usai rapat paripurna penyampaian Rancangan KUA-PPAS APBD 2027 di ruang sidang DPRD Kota Payakumbuh, Senin (27/7/2026).
”DPRD memiliki tanggung jawab untuk mengkaji setiap kebijakan yang tertuang dalam KUA dan PPAS agar anggaran yang disusun nantinya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan,” ujar Erlindawati.
Ia menekankan bahwa fungsi penganggaran DPRD tidak sekadar menyelaraskan angka pendapatan dan belanja daerah, tetapi fokus pada dampak riil terhadap peningkatan kesejahteraan warga.
”Yang menjadi perhatian kami bukan hanya besarnya anggaran, tetapi sejauh mana anggaran tersebut mampu menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya menambahkan.
Agar anggaran benar-benar tepat sasaran, pembahasan KUA-PPAS 2027 diprioritaskan pada program-program krusial, antara lain peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan, pemberdayaan UMKM lokal, pembangunan infrastruktur daerah, reformasi birokrasi, serta efisiensi pelayanan publik.
Selain program prioritas, DPRD juga akan mencermati target indikator makro daerah, mulai dari angka pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), hingga rasio gini. Erlindawati menegaskan target tersebut harus realistis dan disusun berdasarkan kemampuan fiskal daerah.
Erlindawati menyimpulkan bahwa sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kota Payakumbuh menjadi kunci utama dalam melahirkan kebijakan anggaran yang berkualitas, transparan, dan akuntabel.
”Kami berharap proses pembahasan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 dapat menghasilkan kesepakatan yang menjadi landasan bagi penyusunan APBD yang efektif, akuntabel, dan mampu mendorong pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Payakumbuh,” pungkasnya. (Bayu)
