0
0
Payakumbuh – DPRD Kota Payakumbuh meminta pemanfaatan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp116,97 miliar dalam Perubahan APBD (P-APBD) 2026 dilakukan secara efektif. Langkah ini penting agar kebijakan anggaran yang disepakati pemerintah daerah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan menghasilkan manfaat nyata.
Wakil Ketua DPRD Kota Payakumbuh Hurisna Jamhur menegaskan, dana tambahan dari pemerintah pusat tersebut harus diprioritaskan untuk memperkuat pembangunan infrastruktur, menjaga keberlangsungan pelayanan dasar, serta meningkatkan kesiapan pemerintah dalam menghadapi bencana.
”Tambahan dana dari pemerintah pusat harus benar-benar diterjemahkan menjadi program yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Prioritasnya harus jelas, terutama untuk kebutuhan dasar dan pelayanan publik,” ujar Hurisna usai penyampaian jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Payakumbuh, Kamis (27/08/2026).
Selain efektivitas TKD, DPRD juga memberi perhatian khusus terhadap rencana peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp8,285 miliar. Hurisna mengingatkan agar tambahan pendapatan tersebut dikelola dari potensi daerah secara optimal tanpa menambah beban masyarakat.
Di sektor ekonomi, DPRD menyambut baik peningkatan anggaran pemberdayaan UMKM sebesar 46 persen atau sekitar Rp386 juta. Hurisna meminta program ini tidak sekadar memperbanyak kegiatan, tetapi mampu memperkuat daya saing dan memperluas pasar produk lokal.
”Penguatan UMKM harus menghasilkan manfaat yang terukur. Pelaku usaha perlu mendapatkan peningkatan keterampilan sekaligus akses pemasaran agar usahanya berkembang,” tegasnya.
Untuk bidang infrastruktur dan kesehatan, DPRD akan mencermati perbaikan jalan, jembatan, drainase, revitalisasi Pasar Ibuh, serta percepatan pemulihan Pasar Serikat pascakebakaran. Peningkatan fasilitas kesehatan seperti rehabilitasi Puskesmas Air Tabit, penambahan peralatan rumah sakit, dan dua unit ambulans juga didorong agar berbanding lurus dengan kualitas pelayanan di lapangan.
Hurisna menyimpulkan bahwa DPRD akan mengawal ketat pembahasan P-APBD 2026 hingga realisasi fisik dan keuangannya berdampak nyata.
”Yang menjadi ukuran bukan hanya berapa persen anggaran terserap, tetapi apa hasil yang dihasilkan dari anggaran tersebut dan seberapa besar manfaatnya dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (Bayu)
