0
0
Payakumbuh – DPRD Kota Payakumbuh menyatakan dukungan penuh terhadap delapan arah kebijakan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Langkah ini diambil untuk memastikan peningkatan belanja daerah dapat memberikan dampak langsung terhadap pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, sekaligus mendorong penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Adapun delapan arah kebijakan Perubahan APBD 2026 yang disepakati fraksi-fraksi DPRD meliputi peningkatan kualitas SDM, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, ketahanan pangan, penguatan UMKM, pembangunan infrastruktur publik, ketahanan bencana, tata kelola pemerintahan, serta peningkatan kemandirian fiskal.
Ketua DPRD Kota Payakumbuh Wirman Putra menyampaikan hal tersebut usai Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Nota Penjelasan Ranperda Perubahan APBD 2026 di ruang sidang DPRD setempat, Rabu (26/08/2026).
“Perubahan APBD harus dimanfaatkan untuk mengevaluasi pelaksanaan anggaran, menyesuaikan program dengan kebutuhan masyarakat, dan meningkatkan mutu pelayanan publik,” kata Wirman.
Dalam rancangan perubahan tersebut, pendapatan daerah tercatat bertambah Rp139,45 miliar, belanja naik Rp134,58 miliar, sedangkan penerimaan pembiayaan dari SiLPA turun Rp1,86 miliar.
DPRD mengingatkan agar peningkatan dana transfer pusat dimanfaatkan untuk memperbaiki tata kelola penerimaan daerah secara bertahap. Pemko diminta mengoptimalkan pajak dan retribusi melalui percepatan digitalisasi, membenahi pengelolaan aset, serta meningkatkan profesionalisme BLUD tanpa mengganggu aktivitas ekonomi warga.
Di sisi belanja, tambahan anggaran diharapkan berfokus pada kegiatan fisik dan program tepat sasaran agar tidak menumpuk di akhir tahun. Dukungan anggaran juga diarahkan pada kesiapsiagaan mitigasi bencana dan infrastruktur dasar.
“Ukuran keberhasilan program bukan hanya seberapa besar anggaran terserap, tetapi sejauh mana program tersebut menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Perubahan APBD ini harus menjadi instrumen yang sehat, kuat, dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah,” pungkasnya. (Bayu)
