JAKARTA,- Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana tidak ingin Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diganti dengan pemberian bantuan uang tunai. Ia menilai, pemberian uang tunai untuk rakyat yang membutuhkan sudah diwakili oleh Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Program MBG pun sudah didiskusikan dan dirancang sejak lama oleh Presiden Prabowo Subianto. “Program ini dirancang, kan sudah diskusi lama. Dan program ini adalah untuk intervensi pemenuhan gizi. Untuk uang tunai kan sudah ada Bantuan Langsung Tunai. Jadi kita tidak ingin melakukan itu,” kata Dadan usai konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).
Dadan beralasan, pemberian uang tunai justru akan mempermudah penyelewengan. Ia mencontohkan satu kasus di Sumatera Utara, ketika salah seorang warga memanfaatkan dana bantuan dari Kartu Indonesia Pintar (KIP) milik anak untuk membayar hal lain, bukan SPP sekolah.
Di sisi lain, kata Dadan saat mengemukakan argumen mengenai penolakan penggantian MBG dengan uang tunai, program MBG dijalankan untuk meningkatkan dan memutarkan rantai pasok ekonomi desa hingga terbentuk ekosistem. “Kita kan ingin membangun rantai pasok, membentuk ekosistem. Satu SPPG (dapur umum) itu akan mendorong kemandirian pangan lokal dan ketahanan pangan lokal,” ucapnya.
Setiap SPPG, kata Dadan, membutuhkan sekitar 5 ton beras. Beras itu diserap dari daerah setempat ataupun daerah penghasil beras. Oleh karenanya, petani mendapatkan permintaan tinggi sehingga nilai tukarnya pun terjaga. “Satu SPPG itu kan setiap bulan butuh 5 ton beras. Itu setara dengan 10 ton gabah kering giling. Jadi berapa hektar? Ada 2 hektar luas panen yang (dimanfaatkan) satu SPPG,” jelas Dadan.
(Sumber Kompas.com )
